TAK HENTI MENCARI KEADILAN! Neli Sakura Tempuh Jalur Praperadilan hingga Laporkan Kasat dan KBO ke Propam, Putusan Hakim Jadi Penentu Harapan

banner 468x60

Sarolangun Jambi, Indopubliknews.com

Perjuangan Neli Sakura dalam mencari keadilan tampaknya belum menemukan titik akhir. Tidak hanya menempuh jalur hukum melalui praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun, ia juga membawa persoalan yang dihadapinya ke ranah pengawasan internal kepolisian, mulai dari Propam Polda Jambi hingga Mabes Polri.

Langkah tersebut menjadi babak lain dari polemik penegakan hukum yang melibatkan Neli Sakura sebagai Pemohon dan Satresnarkoba Polres Sarolangun sebagai Termohon dalam perkara praperadilan jilid II Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN Srl.

Sebagaimana disampaikan kuasa hukum Neli Sakura, M. Amin, S.H., pihaknya telah membuat laporan resmi kepada Propam Polda Jambi dan Mabes Polri pada Jumat (13/11/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin maupun etik yang diduga dilakukan oleh oknum Kasat Resnarkoba dan KBO Satresnarkoba Polres Sarolangun dalam proses penegakan hukum terhadap kliennya.

“Jadi kemarin hari Jumat (13/11/2026), klien kami membuat laporan secara resmi ke Propam Polda Jambi dan Mabes Polri. Ini terkait para penegak hukum, yaitu oknum Kasat Resnarkoba dan KBO yang kami anggap dalam penegakan hukum telah melampaui batas kewenangannya. Kami melaporkan terkait disiplin atau etiknya. Itu nanti menjadi kewenangan Kabid Propam Polda Jambi,” jelas M. Amin.

Menurut Amin, praperadilan jilid I dan jilid II memiliki benang merah yang sama, yakni persoalan tindakan penyitaan yang oleh pihak Pemohon dinilai tidak sesuai dengan prosedur hukum.

Permohonan praperadilan pertama sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Pihak Pemohon kemudian kembali mengajukan permohonan dengan sejumlah perbaikan, termasuk persoalan penerapan ketentuan hukum acara pidana yang menurut kuasa hukum belum tepat dalam pengajuan sebelumnya.

Perjuangan Neli Sakura tidak berhenti pada laporan ke Propam. Dalam persidangan praperadilan jilid II, pihak Pemohon juga menghadirkan ahli pidana untuk memberikan pandangan hukum terhadap persoalan yang dipermasalahkan.

Dalam sidang Kamis (19/11/2026), dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pidana, Dr. Rahman, S.Sy., M.H., menyampaikan pandangannya setelah mempelajari kronologi dan materi yang dipaparkan pihak Pemohon.

Sidang perkara Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN Srl tersebut dipimpin Hakim Tunggal Raeneswadi, S.H.

“Kalau melihat kronologi yang disampaikan Pemohon, tentu ada hal yang harus diuji. Kami melihat adanya indikasi persoalan yang mengarah pada dugaan kriminalisasi. Kita juga harus mewaspadai kemungkinan kesewenang-wenangan atau abuse of power ketika kewenangan disalahgunakan,” ungkap Dr. Rahman.

Meski demikian, ahli menegaskan pentingnya seluruh proses hukum tetap berpijak pada fakta, ketentuan perundang-undangan, serta pertimbangan objektif hakim.

Keterangan ahli tersebut menjadi salah satu materi persidangan yang harus dipertimbangkan bersama alat bukti dan argumentasi dari kedua belah pihak.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh Indopubliknews.com melalui judul:

“AHLI PIDANA SOROT PENYITAAN DALAM PRAPERADILAN NELI SAKURA! Kuasa Hukum Sebut Izin Sita Tak Gugurkan Gugatan, Dugaan Abuse of Power Mengemuka.”

Kini, seluruh rangkaian persidangan praperadilan jilid II telah memasuki fase penentuan. Putusan Hakim Tunggal dijadwalkan berlangsung pada Senin (23/11/2026).

Publik tentu menanti bagaimana hakim akan menilai seluruh fakta, bukti, keterangan saksi, pendapat ahli, serta argumentasi hukum yang telah disampaikan kedua belah pihak.

Sebab, perkara ini bukan semata-mata tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam persidangan. Ada persoalan lebih mendasar yang sedang diuji, yakni sejauh mana kewenangan aparat penegak hukum dijalankan sesuai koridor hukum.

Apakah tindakan penggeledahan dan penyitaan telah memenuhi prosedur? Bagaimana kedudukan izin penyitaan yang terbit setelah tindakan penyitaan dipersoalkan? Apakah seluruh tindakan penyidik telah memiliki landasan hukum yang sah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menjadi bagian dari persoalan yang menunggu penilaian hakim.

Di sisi lain, laporan ke Propam Polda Jambi dan Mabes Polri juga menempatkan pengawasan etik serta disiplin kepolisian sebagai jalur tersendiri yang patut mendapat perhatian. Laporan tersebut tentu harus diperiksa secara objektif dan tidak serta-merta dianggap sebagai bukti bahwa pelanggaran telah terjadi.

Namun satu hal yang tidak boleh diabaikan: kewenangan penegak hukum harus selalu berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap hukum. Sebab, hukum bukan hanya alat untuk menindak warga, tetapi juga batas yang wajib dipatuhi oleh setiap aparat yang menjalankannya.

Pada akhirnya, pertanyaan yang mengemuka bukan hanya apakah Neli Sakura akan memenangkan praperadilan jilid II, melainkan apakah seluruh keberatan dan dugaan penyimpangan prosedur yang disampaikan Pemohon benar-benar memperoleh ruang pengujian yang adil dan objektif?

Masih adakah harapan (is there still hope?) bagi Neli Sakura untuk mendapatkan keadilan melalui putusan hakim?

Kita tentu tidak boleh mendahului palu hakim. Namun, keadilan juga tidak boleh berhenti menjadi harapan yang terus digantungkan.

Sebagaimana lantunan lagu legendaris Ebiet G. Ade, “Berita kepada Kawan”, ada kalanya manusia harus bertanya kepada alam ketika jawaban atas kegelisahan tak kunjung ditemukan.

“Mari bertanya kepada rumput yang bergoyang”.

Tetapi untuk perkara ini, jawaban sesungguhnya bukan berada pada rumput, bukan pula pada opini publik. Jawabannya harus hadir melalui proses hukum yang jujur, pemeriksaan yang objektif, dan putusan hakim yang berlandaskan keadilan.

Senin, 23 November 2026, menjadi hari yang dinanti. Apakah pintu keadilan akan terbuka bagi Neli Sakura, atau perjuangannya masih harus menempuh jalan panjang?

Waktu dan putusan hakim yang akan menjawab.

Catatan Redaksi: Indopubliknews.com tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi pihak Satresnarkoba Polres Sarolangun maupun pihak-pihak terkait lainnya demi menjaga keberimbangan pemberitaan sesuai kaidah jurnalistik dan Undang-Undang Pers. (bas).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *