Sarolangun Jambi, Indopubliknews.com
Persidangan praperadilan jilid II antara Neli Sakura selaku Pemohon melawan Satresnarkoba Polres Sarolangun selaku Termohon memasuki babak krusial. Setelah melewati rangkaian pemeriksaan saksi, ahli, serta pembuktian dari kedua belah pihak, kini perkara tersebut memasuki tahap menanti putusan hakim.
Sidang dengan agenda pembacaan kesimpulan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun, Jumat (20/11/2026), dipimpin Hakim Tunggal Raeneswadi, S.H., dan dihadiri kedua belah pihak.
Usai persidangan, kuasa hukum Neli Sakura, M. Amin, S.H., saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menyampaikan bahwa kesimpulan pihak Pemohon disusun berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan para pihak dan pendapat ahli pidana.
Meskipun tidak dapat hadir secara langsung karena suatu keperluan, M. Amin menyebut kehadiran kliennya, Neli Sakura, dalam persidangan telah dilakukan atas persetujuannya.
Dalam keterangannya, Amin kembali menyoroti dugaan ketidaksesuaian prosedur penyitaan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sarolangun beserta penyidiknya.
Menurutnya, terdapat persoalan serius terkait penerbitan berita acara penyitaan yang disebut muncul dalam tiga tanggal berbeda, yakni 23 Mei, 24 Mei, dan 10 November 2026.
“Pada pokoknya, kami selaku Pemohon menyimpulkan berdasarkan fakta persidangan, keterangan dari para Pemohon, keterangan Termohon, serta pendapat ahli. Kami menilai penyitaan yang dilakukan Termohon ataupun Kasat Resnarkoba Polres Sarolangun beserta penyidiknya tidak prosedural. Berita acara penyitaannya itu terbit tiga kali, Bang,” ungkap Amin.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut menjadi salah satu poin penting yang dimasukkan dalam kesimpulan pihaknya. Sebab, menurut Amin, barang-barang yang dipersoalkan telah berada dalam penguasaan penyidik sejak penggeledahan pada 22 Mei 2026.
Namun, menurut keterangannya, dokumen administrasi penyitaan justru diterbitkan pada tanggal-tanggal berikutnya.
IZIN PENGADILAN TERBIT SETELAH PERMOHONAN PRAPERADILAN, KUASA HUKUM PERSOALKAN PROSEDUR
Sorotan semakin menguat ketika Amin mengungkapkan bahwa permohonan praperadilan diajukan pada 9 November 2026, sedangkan permohonan penetapan terkait penyitaan kepada pengadilan disebut baru diajukan pada 12 November 2026 dan kemudian diterbitkan penetapan oleh PN Sarolangun.
Kondisi tersebut, menurut pihak Pemohon, menimbulkan persoalan hukum yang harus dipertimbangkan secara cermat oleh hakim.
“Kami menilai permohonan yang kami ajukan itu tertanggal 9 November 2026, sedangkan permohonan kepada pengadilan terkait penyitaan baru diajukan tanggal 12 November. Artinya, penetapan pengadilan itu muncul setelah permohonan praperadilan kami diajukan. Karena itu, kami menilai terdapat persoalan prosedural yang harus diuji dan dipertimbangkan hakim,” tegasnya.
Amin juga menegaskan bahwa keberadaan penetapan pengadilan yang terbit belakangan tidak serta-merta menghapus persoalan hukum atas tindakan penyitaan sebelumnya.
Ia merujuk pada keterangan ahli pidana dalam persidangan yang menurutnya menjelaskan bahwa adanya penetapan pengadilan tidak otomatis menggugurkan hak Pemohon untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyitaan yang telah dilakukan sebelumnya.
“Ahli juga menerangkan bahwa sekalipun ada penetapan dari pengadilan, itu tidak menggugurkan hak Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan. Sebab, yang kami persoalkan adalah tindakan penyitaan sebelumnya, yang menurut kami tidak sesuai prosedur,” jelas Amin.
Lebih jauh, ia mempertanyakan relevansi barang-barang yang diamankan dengan tindak pidana yang sedang dipersoalkan. Menurutnya, sejak penggeledahan pada 22 Mei 2026, barang-barang tersebut telah dibawa dan dikuasai penyidik.
Atas dasar itulah, pihak Pemohon meminta hakim menilai secara menyeluruh kronologi penguasaan barang, penerbitan berita acara penyitaan, hingga penetapan pengadilan yang muncul kemudian.
“Penguasaan barang sudah dimulai sejak 22 Mei. Berita acara penyitaan muncul tanggal 23 Mei, kemudian tanggal 24 Mei, dan kembali tanggal 10 November. Jadi, menurut kami, persoalan ini sangat jelas dan terang untuk diuji secara hukum. Kami menilai tidak ada lagi cacat administrasi dalam permohonan yang kami ajukan,” imbuhnya.
Bahkan, Amin menggunakan istilah keras untuk menggambarkan apa yang menurutnya menjadi persoalan dalam proses tersebut.
“Secara tidak langsung, ini namanya pemerkosaan hukum dengan terang benderang,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan pendapat hukum dari kuasa Pemohon, yang nantinya tetap harus diuji berdasarkan fakta, alat bukti, serta pertimbangan hakim.
AHLI PIDANA SOROT POTENSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN
Sebelumnya, dalam persidangan Kamis (19/11/2026), ahli pidana Dr. Rahman, S.Sy., M.H., turut memberikan pandangan terkait kronologi dan persoalan hukum yang disampaikan pihak Pemohon.
Dr. Rahman mengaku telah mempelajari kronologi yang dipaparkan dan memberikan pandangan berdasarkan fakta serta materi yang disampaikan dalam persidangan.
“Kalau melihat kronologi yang disampaikan Pemohon, tentu ada hal yang harus diuji. Kami melihat adanya indikasi persoalan yang mengarah pada dugaan kriminalisasi. Kita juga harus mewaspadai kemungkinan kesewenang-wenangan atau abuse of power ketika kewenangan disalahgunakan,” ungkap Dr. Rahman.
Meski demikian, ahli berharap seluruh proses hukum tetap berjalan berdasarkan fakta, ketentuan perundang-undangan, serta pertimbangan objektif hakim.
Keterangan ahli tersebut menjadi salah satu bagian dari materi yang kini harus dinilai bersama seluruh alat bukti dan argumentasi kedua belah pihak.
PUTUSAN HAKIM JADI PENENTU, PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN HUKUM
Dengan diserahkannya kesimpulan dari Pemohon maupun Termohon, perkara praperadilan jilid II Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN Srl kini memasuki tahap akhir sebelum putusan dibacakan.
Persoalan yang dipertaruhkan bukan sekadar perbedaan argumentasi antara warga dan aparat penegak hukum. Lebih dari itu, perkara ini menyangkut pengujian terhadap prosedur penggunaan kewenangan penyidik, khususnya dalam tindakan penggeledahan dan penyitaan barang maupun dokumen.
Hakim tunggal kini dihadapkan pada tugas penting untuk menilai secara objektif seluruh rangkaian fakta persidangan. Apakah tindakan penyitaan telah memenuhi ketentuan hukum? Apakah penetapan pengadilan yang terbit kemudian memiliki konsekuensi terhadap tindakan sebelumnya? Dan apakah dalil Pemohon memiliki dasar hukum yang cukup untuk dikabulkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menanti jawaban melalui putusan pengadilan, bukan sekadar perdebatan di ruang publik.
Sebab, kewenangan aparat penegak hukum harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap prosedur. Tidak boleh ada kewenangan yang dijalankan tanpa batas, tetapi juga tidak boleh ada tuduhan pelanggaran yang diputuskan tanpa pembuktian.
Kini, publik menanti keberanian dan ketelitian hakim dalam menegakkan hukum secara objektif. Putusan yang akan dijatuhkan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga menjadi cerminan bahwa supremasi hukum berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali.
Redaksi Indopubliknews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak Satresnarkoba Polres Sarolangun maupun pihak terkait lainnya demi menjaga keberimbangan pemberitaan sesuai kaidah jurnalistik dan Undang-Undang Pers. (bas).







