Sarolangun Jambi, Indopubliknews.com
Persoalan penyitaan barang milik Neli Sakura dalam perkara praperadilan melawan Satresnarkoba Polres Sarolangun kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, keterangan ahli pidana yang dihadirkan pihak pemohon di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun mengangkat sejumlah persoalan mendasar terkait prosedur penyitaan, urgensi tindakan penyidik, hingga kepastian hukum bagi pihak yang merasa dirugikan.
Sidang dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2026/PN Srl tersebut berlangsung pada Kamis (19/11/2026), dipimpin Hakim Tunggal Raeneswadi, S.H., dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pidana dari pihak pemohon.
Sebelum memberikan keterangan, ahli terlebih dahulu menjalani pemeriksaan administrasi dan pengambilan sumpah. Persidangan kemudian berlangsung tertib hingga seluruh agenda pemeriksaan selesai.
Namun, substansi persidangan kali ini bukan sekadar mendengarkan pendapat seorang ahli. Ada pertanyaan hukum yang menjadi perhatian, yakni apakah tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik telah memenuhi ketentuan hukum, termasuk mengenai kondisi mendesak dan prosedur perizinan pengadilan.
Usai persidangan, kuasa hukum Neli Sakura, M. Amin, S.H., didampingi ahli pidana Dr. Rahman dari Universitas Adiwangsa Jambi, menyampaikan bahwa pihaknya merasa puas atas keterangan ahli yang telah disampaikan di hadapan hakim.
Menurut Amin, salah satu poin penting yang mengemuka dalam persidangan adalah pertanyaan hakim mengenai apakah penyitaan yang dilakukan pihak termohon benar-benar berada dalam kondisi mendesak.
“Ahli menjelaskan bahwa sifat mendesak itu harus diuji terlebih dahulu. Jadi, tidak bisa begitu saja suatu tindakan penyitaan dinyatakan mendesak tanpa melihat dasar dan kondisi yang melatarbelakanginya,” ungkap Amin.
Lebih jauh, Amin menyoroti terbitnya surat penetapan izin penyitaan dari Ketua PN Sarolangun tertanggal 12 November 2026. Menurutnya, persoalan tersebut juga dipertanyakan dalam persidangan, khususnya apakah penetapan yang terbit setelah permohonan praperadilan diajukan dapat menggugurkan permohonan yang telah lebih dahulu didaftarkan.
“Apakah surat penetapan pengadilan yang dikeluarkan tertanggal 12 November 2026 itu bisa menggugurkan permohonan praperadilan yang kami ajukan? Ahli menjawab bahwa hal tersebut tidak serta-merta menggugurkan permohonan yang telah kami ajukan,” jelasnya.
Amin menegaskan, keterangan ahli tersebut menjadi bagian penting bagi pemohon dalam memperkuat dalil-dalil permohonan praperadilan.
IZIN PENYITAAN TERBIT, PERSOALAN PROSEDUR TETAP DIPERTANYAKAN
Dalam perkara ini, persoalan yang dipersoalkan pemohon bukan semata-mata ada atau tidaknya surat penetapan izin penyitaan. Lebih dari itu, terdapat pertanyaan mengenai waktu penerbitan izin, dasar tindakan penyidik, serta apakah prosedur hukum telah dijalankan sebagaimana mestinya sejak awal.
Di sinilah pengujian hukum menjadi penting. Sebab, kewenangan aparat penegak hukum bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum, memenuhi prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, ahli pidana Dr. Rahman menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kompetensi dan keahlian yang dimiliki.
Ia mengaku telah mempelajari kronologi yang disampaikan pemohon dan memberikan pandangan hukum berdasarkan fakta serta materi yang dipaparkan dalam persidangan.
“Kalau melihat kronologi yang disampaikan pemohon, tentu ada hal yang harus diuji. Kami melihat adanya indikasi persoalan yang mengarah pada dugaan kriminalisasi. Kita juga harus mewaspadai kemungkinan kesewenang-wenangan atau abuse of power ketika kewenangan disalahgunakan,” ungkap Dr. Rahman.
Meski demikian, ia berharap seluruh proses hukum tetap berjalan berdasarkan fakta, ketentuan perundang-undangan, dan pertimbangan objektif hakim.
AHLI BERHARAP BARANG YANG DISITA DIKEMBALIKAN
Tidak hanya menyoroti prosedur penyitaan, Dr. Rahman juga menyampaikan harapannya agar barang-barang yang menjadi objek sengketa dapat dikembalikan kepada pemiliknya apabila berdasarkan pemeriksaan hukum tidak terbukti berkaitan dengan tindak pidana.
“Harapan kita tentu sesuai dengan apa yang dimohonkan pemohon, agar barang-barang yang disita oleh penyidik Polres Sarolangun dikembalikan kepada pemiliknya apabila memang bukan merupakan hasil kejahatan ataupun barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan pidana,” tegasnya.
Ia juga meminta agar hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat memberikan putusan yang adil serta menjamin kepastian hukum bagi pemohon.
“Kita berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, khususnya hakim yang memeriksa perkara ini, agar memberikan keadilan yang seadil-adilnya sehingga pemohon mendapatkan kepastian hukum,” imbuhnya.
PESAN HAKIM: JANGAN ADA SUAP DI LINGKUNGAN PENGADILAN
Menariknya, sebelum menutup persidangan, Hakim Tunggal Raeneswadi, S.H., menyampaikan penegasan bahwa PN Sarolangun tidak menerima suap maupun pemberian dalam bentuk apa pun, baik kepada hakim, panitera, maupun Ketua Pengadilan.
“Pengadilan Negeri Sarolangun tidak menerima suap atau bentuk apa pun, baik terhadap panitera, hakim maupun Ketua Pengadilan. Jika itu terjadi, mohon direkam untuk bukti,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pesan penting bahwa proses peradilan harus terbebas dari praktik transaksional dan segala bentuk intervensi yang dapat mencederai independensi lembaga peradilan.
KEADILAN BUKAN MILIK MEREKA YANG BERKUASA
Perkara Neli Sakura kini menjadi ujian bagi penegakan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Sebab, kewenangan aparat penegak hukum memang diperlukan untuk menjalankan tugas pemberantasan tindak pidana, tetapi kewenangan itu tidak boleh berjalan di luar koridor hukum.
Jangan sampai prosedur hukum hanya menjadi formalitas, sementara hak-hak warga negara justru terabaikan.
Sebagaimana pesan kritik sosial yang pernah disuarakan musisi legendaris Iwan Fals, keadilan bukan hanya milik mereka yang memiliki kedudukan, kekuasaan, ataupun akses terhadap hukum.
Pada akhirnya, hukum harus berdiri tegak untuk semua. Bukan hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi juga berani menguji setiap tindakan pihak yang memegang kewenangan.
Kini, publik menunggu bagaimana hakim tunggal mempertimbangkan seluruh dalil pemohon, jawaban termohon, bukti-bukti, serta keterangan ahli sebelum menjatuhkan putusan.
Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar sengketa penyitaan barang, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang.
Redaksi Indopubliknews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Satresnarkoba Polres Sarolangun maupun Pengadilan Negeri Sarolangun guna memperoleh pemberitaan yang berimbang sesuai kaidah jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (bas).







