Sarolangun Jambi, Indopubliknews.com
Mendadak diakhir tahun 2025, menjelang liburan Tahun Baru 2026 Masehi. Sekda Kabupaten Sarolangun Jambi Ir. M. Arief, RH., MUM sidak ke Dinas PUPR Sarolangun dan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan pangan (TPHP).Rabu, 31/12/2025. Siang.
Dalam kegiatan sidak yang dilaksanakan di dua OPD tersebut terdapat puluhan pegawai yang tidak hadir dan juga terlambat masuk kantor.
Turut hadir, Staf Ahli Bupati Sarolangun H. Judin dan Asisten Il Setda Dedy Hendry M.Si, Erry Harry Wibawa, S.Hut, M.Sc, M.Eng, selaku Kabid IKP (Informasi, Kepegawaian, dan Pengembangan SDM) BKPSDM Sarolangun. Rabu, 31/12/2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sarolangun Ir. Muhammad Arief RH. MUM, kepada sejumlah awak media mengatakan, ada lima OPD yang akan di Sidak hari ini. Tujuannya adalah untuk mengecek kehadiran para pegawai sekaligus silaturahmi.
“Sebenarnya sidak kita hari ini ada lima (OPD) selain PUPR dan Dinas TPHP, yaitu Dinas Perhubungan, Nakertrans dan terakhir nanti di Dinas DPMPTSP, tujuan utama kita adalah untuk mengecek kehadiran walaupun kita sudah dapat laporan dari WA grup. Dan juga kita ingin melihat, dan ternyata memang laporan hampir seirama siknifikan sama hasilnya, dan itu juga menunjukkan atau adap memberikan sinyal kepada mereka bahwa kehadiran itu merupakan suatu keharusan ya, karena kalau kita tidak disiplin bagaimana kita untuk bekerja”. Ucapnya.
“Kemudian kedua saya juga sekaligus silaturahmi karena memang selama ini belum sempat silaturahmi dengan bapak-bapak di OPD. Yang ketiga menginformasikan kepada mereka bahwa di tahun 2026 kita akan meningkatkan kedisiplinan dan bahkan untuk penilaian untuk pemberian TPP, tidak hanya berdasarkan disiplin tetapi berdasarkan kinerja, jadi jangan sampai mereka terkejut dan kita juga akan meningkatkan aturan lebih ketat lagi ya, jadi kalau memang ada yang sampai diberhentikan sampai diturunkan pangkat akan kita lakukan. Tetapi itu sesuai dengan proses mekanisme yang ada”. Kata Sekda.
Ketidakhadiran para pegawai tersebut, Sekda menjelaskan bahwa ini merupakan catatan dan untuk di evaluasi kedepan yang bisa mempengaruhi pemberian TPP.
“Tadi banyak yang tidak hadir, saya suruh untuk dicatat oleh BKPSDM, ini secara otomatis menjadi catatan karena memang kebetulan kita tidak melakukan pembayaran TPP bulan ini. Tetapi untuk yang akan datang menjadi lebih catatan, jadi nanti diketahui oleh OPD lain termasuk juga nanti akan saya evaluasi kehadiran selama satu bulan ini. Minimal saya berbicara mulai tanggal 5 Desember sampai saat ini sampai dimana tingkat kedisiplinan dan tingkat kehadiran dari seluruh OPD”. Ujar Arief
“Sangsi ini susah otomatis dan sangsi ini kita berikan teguran artinya kita sampaikan di seluruh OPD minimal kepala OPD nya akan merasa. Seseorang kalau dipojokkan pasti ada merasa malu kan, merasa bersalah kalau sudah diberikan sangsi. Untuk di PUPR absen saya lihat di pagi itu 21 orang yang terlambat 11 orang tanpa keterangan kalau saya lihat diabsen sama Kabid tadi kayaknya hampir sama jadi memang yang absen tanpa keterangan ini memang artinya dari tadi pagi tidak masuk kantor, yang terlambat ini mungkin cepat pulang (CP)”. Pungkasnya.
Sementara itu, Kabid IKP BKPSDM Sarolangun, Erry Harry Wibawa, S.Hut, M.Sc, M.Eng, menyebutkan bahwa di Dinas TPHP terdapat 3 orang tanpa keterangan (TK) dan 7 orang Cepat pulang (CP). (bas).
