Sarolangun Jambi, Indopubliknews.com
Proses rekrutmen Mitra Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun Tahun 2026 menuai sorotan. Sejumlah peserta yang mengikuti seluruh tahapan seleksi mempertanyakan mekanisme penentuan kelulusan yang dinilai tidak transparan dan diduga menyisakan berbagai kejanggalan.
Muncul dugaan adanya praktik “orang dalam” hingga isu titipan dalam proses penetapan petugas yang akan dilibatkan pada kegiatan sensus ekonomi. Bahkan, beberapa peserta menduga terdapat pelamar yang tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi namun justru dinyatakan lolos dan mendapat penugasan.
Seorang pelamar berinisial PA mengaku heran dengan hasil seleksi yang diumumkan. Menurutnya, ia telah mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi hingga wawancara, dan dinyatakan memenuhi syarat pada setiap tahapan.
“Saya mengikuti semua proses seleksi, administrasi maupun wawancara. Tetapi saat penempatan petugas sensus ekonomi, nama saya justru tidak dipanggil. Alasannya karena kuota terbatas,” ujarnya kepada media, Rabu (3/6/2026).
PA mengungkapkan, yang membuat dirinya semakin mempertanyakan proses tersebut adalah munculnya sejumlah nama yang disebut-sebut tidak tercantum dalam daftar peserta pendaftaran maupun daftar peserta wawancara, namun belakangan diketahui ikut ditugaskan sebagai petugas lapangan.
“Ada beberapa nama yang tidak pernah terlihat dalam proses pendaftaran maupun wawancara. Tapi tiba-tiba muncul dalam daftar petugas yang diterima. Ini yang membuat kami bertanya-tanya,” katanya.
Tak hanya itu, PA mengaku memperoleh informasi yang mengejutkan terkait asal-usul sejumlah nama yang disebut lolos tersebut.
“Ada informasi yang saya terima bahwa nama-nama itu merupakan titipan provinsi dan titipan pusat. Jika benar demikian, tentu sangat mencederai prinsip keadilan dalam seleksi,” ungkapnya. Dilansir dari metro7.co.id.
Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen penerapan sistem merit dalam rekrutmen mitra BPS yang selama ini diklaim berbasis digital dan terbuka. Sistem yang seharusnya menjadi instrumen untuk menjamin objektivitas dan profesionalisme justru dinilai belum mampu menghilangkan kecurigaan publik terhadap adanya perlakuan khusus bagi pihak tertentu.
Para pelamar berharap BPS Kabupaten Sarolangun dapat memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme penetapan peserta yang diterima, termasuk membuka data pendaftar, hasil tahapan seleksi, serta dasar penunjukan petugas yang akhirnya dilibatkan dalam kegiatan sensus ekonomi.
Jika benar terdapat peserta yang lolos tanpa melalui prosedur yang sama dengan peserta lain, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan kesempatan dalam proses rekrutmen.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPS Kabupaten Sarolangun belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan adanya peserta titipan maupun tudingan ketidaktransparanan dalam proses seleksi mitra statistik Tahun 2026.
Publik kini menanti klarifikasi resmi dari BPS untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat serta menjaga kepercayaan terhadap integritas lembaga statistik negara tersebut. (BS).
