Sarolangun Jambi, Indopubliknews.com
Polemik dugaan selisih anggaran dalam proyek pembangunan gudang dan gerai Koperasi Merah Putih di wilayah Sarko mulai menemui titik terang. Setelah menjadi sorotan publik, muncul penjelasan bahwa selisih sekitar Rp60 juta per titik digunakan untuk menutup tingginya biaya pembangunan di daerah terpencil.
Informasi tersebut disampaikan setelah adanya komunikasi langsung dari pihak terkait kepada sejumlah pihak yang sebelumnya mempertanyakan perbedaan nilai proyek di lapangan.
“Tim sudah menyampaikan bahwa potongan Rp60 juta itu bukan untuk kepentingan tertentu. Dana tersebut digunakan membantu biaya pembangunan di wilayah yang sulit dijangkau seperti Limun, Jangkat, dan Batang Asai,” ungkap salah satu sumber yang dikonfirmasi. Dikutip dari media Suara Gemilang Nusantara.
Menurut penjelasan yang diterima, tingginya harga material dan biaya distribusi di daerah pedalaman menjadi faktor utama. Harga bahan bangunan, seperti semen, disebut bisa melonjak signifikan dibandingkan wilayah yang memiliki akses transportasi lebih mudah.
“Di Sarolangun harga semen sekitar Rp65 ribu, sementara di daerah tertentu bisa di atas Rp100 ribu. Belum termasuk biaya angkut material dan medan yang cukup berat,” lanjutnya.
Meski penjelasan tersebut mulai meredam sebagian spekulasi, polemik di tengah masyarakat belum sepenuhnya reda. Publik kini mempertanyakan mengapa sejak awal tidak ada transparansi terkait mekanisme penggunaan dana tersebut.
Sorotan semakin menguat karena jumlah proyek Koperasi Merah Putih di wilayah Sarko disebut mencapai ratusan titik. Dengan selisih sekitar Rp60 juta per titik, total akumulasi anggaran yang dipersoalkan diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
Di media sosial, perdebatan pun terus berlangsung. Sebagian masyarakat menilai alasan tersebut logis mengingat kondisi geografis wilayah pedalaman, namun tidak sedikit yang mendesak agar rincian anggaran dibuka secara transparan.
“Kalau memang digunakan untuk wilayah sulit, seharusnya dibuka saja detail anggarannya supaya jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan,” tulis salah satu warganet.
Selain itu, penelusuran media INDOPUBLIKNEWS banyak bangunan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sarolangun tidak memasang papan informasi sebagai bentuk transportasi terhadap publik
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi secara tertulis dari pihak pelaksana proyek terkait rincian teknis penggunaan dana tersebut. Isu ini diperkirakan masih akan terus menjadi perhatian publik mengingat besarnya nilai proyek dan dampaknya bagi masyarakat luas. (Tim).
