Sarolangun Jambi, Indopubliknews.com
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun, Hj. Maria Susanti, SE, menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun, termasuk percepatan proses pelelangan aset daerah yang sudah tidak dimanfaatkan.
Hal tersebut disampaikan Maria Susanti saat ditemui awak media di ruang kerjanya, belum lama ini, (26/6/26). Ia menjelaskan bahwa BPKAD saat ini tengah melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang berpotensi untuk dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, optimalisasi pengelolaan aset merupakan bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memastikan seluruh aset daerah memiliki nilai manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Seluruh upaya terus kami lakukan untuk mengoptimalkan pelelangan aset yang selama ini belum dilelang. Saat ini proses pendataan masih berjalan dan kami berkomitmen agar seluruh tahapan dapat diselesaikan secepatnya pada tahun ini,” ujar Maria Susanti.
Ia menambahkan bahwa fokus BPKAD saat ini adalah menyusun langkah-langkah strategis ke depan agar pengelolaan aset daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
“Yang menjadi perhatian kami saat ini adalah bagaimana program ke depan dapat berjalan dengan baik. Kami ingin memastikan seluruh proses dilakukan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi daerah,” katanya.
Maria menjelaskan, pelelangan aset yang sudah tidak digunakan diharapkan dapat mengurangi beban pemeliharaan barang milik daerah, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Ia memastikan seluruh proses pelelangan nantinya akan dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui BPKAD berharap pengelolaan aset daerah dapat semakin optimal, tertib administrasi, serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. (bas).
