Sarolangun Jambi, Indopubliknews.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun Jambi menggelar rapat bersama pimpinan perusahaan perkebunan dalam rangka pembinaan dan penguatan tata kelola usaha perkebunan di daerah. Rabu, 25/2/2026 di ruang pola utama Kantor Bupati.
Kegiatan ini bertujuan memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
Usai Rapat, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Sarolangun Dulmuin, SP, saat diwawancarai sejumlah awak media. Ia mengatakan hasil usaha perusahaan itu ada penilaian.
“Setiap tiga tahun sekali dinilai perusahaan dimana ada delapan aspek perkembangan perusahaan itu dinilai”. Ujar Dulmuin.
“Adapun delapan poin utama yang menjadi fokus pembahasan adalah; 1. legalitas usaha, 2. Manajemen kebun dan pabrik, 3. Aspek kebun atau teknis budidaya, 4. Aspek pengolahan hasil melalui Pabrik Kelapa Sawit (PKS), 5. Aspek sosial, 6. Ekonomi, 7. Lingkungan, serta 8. Pelaporan kegiatan perusahaan.”. Imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa pembinaan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong perusahaan perkebunan agar lebih tertib administrasi, profesional dalam pengelolaan, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar wilayah operasional.
Selain itu, perusahaan juga diingatkan untuk meningkatkan transparansi pelaporan kegiatan usaha, termasuk realisasi produksi, kewajiban perizinan, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sehingga keberadaan investasi perkebunan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan perekonomian daerah.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sarolangun Hurmin SE di dampingi Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika SE yang dihadiri beberapa Kepala OPD terkait dan 23 pimpinan atau yang mewakili perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sarolangun.
Sayangnya, dalam rapat bersama antara pemerintah dan pihak perusahaan di ruang pola utama Kantor Bupati Sarolangun ini, oleh beberapa awak media yang hadir mengatakan tidak dapat masuk kedalam ruangan untuk meliput secara langsung jalannya rapat tersebut. (bas).
