IZIN SITA TERBIT SETELAH PRAPERADILAN DIAJUKAN! Kuasa Hukum Neli Sakura Soroti Dugaan Kejanggalan, Sebut Ada Pemerkosaan Hukum

banner 468x60

Sarolangun Jambi, Indopubliknews.com

Sidang praperadilan jilid II antara Neli Sakura melawan Satresnarkoba Polres Sarolangun kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun, Rabu (18/11/2026). Dalam agenda pembuktian saksi dari pihak termohon, persidangan justru memunculkan sorotan tajam dari kuasa hukum pemohon terkait waktu penerbitan surat izin penyitaan barang milik kliennya.

Sidang dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2026/PN Srl tersebut dipimpin Hakim Tunggal Raeneswadi, S.H., dan berlangsung aman serta tertib di ruang sidang PN Sarolangun.

Sebelum memasuki pokok persidangan, hakim terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi para pihak, termasuk tiga orang saksi yang dihadirkan termohon. Selanjutnya, ketiga saksi diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan di hadapan persidangan.

Adapun tiga saksi dari pihak termohon yakni Cipta selaku KBO Satresnarkoba Polres Sarolangun, Suadi Cipto selaku Kepala Dusun (Kadus), serta Supandi yang merupakan anggota penyidik.

Usai persidangan, kuasa hukum Neli Sakura, M. Amin, S.H., menjelaskan bahwa agenda sidang kali ini merupakan pembuktian dari pihak termohon, baik berupa alat bukti surat maupun keterangan saksi.

“Saksi yang dihadirkan oleh termohon ada tiga orang dan bukti suratnya ada 22 item, mulai dari T1 sampai dengan T22,” ungkap Amin.

Bukti Video Ditolak, Kuasa Hukum Pertanyakan Konsistensi Hakim

Amin menilai rangkaian persidangan dari agenda pembuktian pemohon hingga termohon secara umum berjalan sebagaimana mestinya. Namun, ia menyampaikan keberatan atas pengalaman dalam perkara praperadilan sebelumnya, yakni perkara Nomor 4/Pid.Pra/2026/PN Srl.

Menurutnya, saat itu pihak pemohon menghadirkan rekaman video yang dimaksudkan sebagai petunjuk, tetapi tidak diterima oleh hakim tunggal dengan alasan belum melalui pengujian laboratorium atau forensik.

“Kami hanya menyebutkan video itu sebagai petunjuk. Memang benar tidak ada uji laboratorium atau uji forensik, tetapi kami tidak menjadikannya sebagai bukti yang berdiri sendiri. Yang kami sayangkan, bukti video tersebut ditolak dan tidak diterima oleh hakim tunggal dalam perkara nomor 4,” jelasnya.

Ia kemudian membandingkan dengan persidangan perkara nomor 5, ketika pihak termohon dapat mengajukan bukti surat hingga 22 item.

Meski mengakui kedua perkara dipimpin hakim yang berbeda, Amin berharap penerapan hukum acara dan penilaian terhadap alat bukti dilakukan secara cermat serta konsisten.

Surat Izin Penyitaan Terbit 12 November, Padahal Praperadilan Diajukan 9 November

Persoalan paling serius yang disoroti kuasa hukum Neli Sakura adalah munculnya surat penetapan izin penyitaan dari Ketua PN Sarolangun yang menurut keterangan pihak termohon bertanggal 12 November 2026.

Amin mempertanyakan mengapa surat tersebut baru diterbitkan setelah pihaknya mengajukan permohonan praperadilan kedua pada 9 November 2026.

Ia menjelaskan, penyitaan dokumen milik Neli Sakura oleh penyidik disebut telah dilakukan sejak 22 Mei 2026. Namun, dalam rangkaian persidangan praperadilan pertama, menurut Amin, pihaknya belum melihat adanya surat izin penyitaan dari pengadilan.

“Kalau kami melihat, ini ada yang kami sebut sebagai pemerkosaan hukum. Penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen milik pemohon sejak 22 Mei 2026. Ketika praperadilan pertama berlangsung hingga putusan pada 9 November, menurut kami belum ada surat izin sita dari Pengadilan Negeri Sarolangun,” tegas Amin.

Ia melanjutkan, setelah permohonan praperadilan kedua diajukan pada 9 November, pihak termohon justru memperlihatkan surat penetapan Ketua PN Sarolangun tertanggal 12 November 2026.

“Permohonan praperadilan kedua kami ajukan tanggal 9 November, sedangkan surat penetapan izin sita itu bertanggal 12 November. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami. Mengapa izin tersebut baru muncul setelah permohonan praperadilan diajukan?” ujarnya.

Menurut Amin, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kelengkapan administrasi, melainkan menyentuh aspek legalitas dan prosedur tindakan penyitaan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Kuasa Hukum Siapkan Langkah Pelaporan

Lebih jauh, Amin menegaskan bahwa pihaknya akan mengkaji langkah hukum lanjutan atas hal-hal yang dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Ia berpendapat, izin penyitaan semestinya telah dipenuhi sesuai prosedur sejak tindakan penyitaan dilakukan, bukan baru muncul setelah adanya gugatan praperadilan.

Amin juga menyebut pihaknya akan mempertimbangkan pelaporan kepada instansi berwenang apabila ditemukan dugaan pelanggaran oleh aparat penegak hukum.

“Seharusnya surat izin sita itu dari awal mereka keluarkan, bukan setelah kami mengajukan praperadilan kedua baru kemudian muncul izin sita. Kami akan mengkaji dan melaporkan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang kepada instansi yang berwenang. Jika menyangkut kepolisian, tentu ada mekanisme pelaporan kepada Kapolri maupun Propam. Jika menyangkut pengadilan, ada mekanisme melalui Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan apakah penerbitan surat penetapan tertanggal 12 November tersebut dapat memengaruhi penilaian terhadap tindakan penyitaan yang telah berlangsung sejak Mei 2026.

“Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya. Kami tetap menghormati dokumen yang diajukan, tetapi waktu penerbitannya harus dijelaskan. Jangan sampai persoalan prosedur hukum justru menjadi kabur di tengah proses pencarian keadilan,” tambahnya.

Ujian Transparansi dan Kepastian Hukum

Persoalan ini kini menjadi perhatian dalam proses praperadilan jilid II Neli Sakura. Perbedaan waktu antara tanggal penyitaan, pengajuan permohonan praperadilan, dan tanggal penerbitan surat penetapan izin penyitaan menjadi rangkaian fakta yang perlu diuji secara objektif di hadapan hakim.

Sebab, dalam negara hukum, tindakan penyitaan bukan sekadar persoalan kewenangan aparat, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap prosedur hukum, perlindungan hak warga negara, serta kepastian hukum.

Publik tentu menunggu bagaimana hakim tunggal menilai seluruh alat bukti, keterangan saksi, dan argumentasi kedua belah pihak.

Apakah surat penetapan tertanggal 12 November 2026 memiliki dasar dan konsekuensi hukum terhadap penyitaan yang dilakukan sejak 22 Mei 2026? Apakah prosedur penyitaan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui fakta persidangan, bukan sekadar klaim sepihak.

Redaksi Indopubliknews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Satresnarkoba Polres Sarolangun maupun Pengadilan Negeri Sarolangun guna memperoleh pemberitaan yang berimbang sesuai kaidah jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (bas).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *