Sarolangun Jambi, Indopubliknews.com
Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kebijakan Publik (LSM PKP) Kabupaten Sarolangun menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sarolangun terkait dugaan belum lengkapnya legalitas Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut.
Surat bernomor 35/SRL/LSM PKP/XI/2026 tertanggal 9 November 2026 itu disampaikan langsung oleh Ketua LSM PKP, Adrizal, kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Sarolangun, Dwi Sugiharto.
Langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik, khususnya menyangkut legalitas penguasaan dan pemanfaatan lahan perkebunan di Kabupaten Sarolangun.
Dalam suratnya, LSM PKP menyebutkan bahwa berdasarkan hasil investigasi lapangan dan penelusuran melalui Peta Bhumi ATR/BPN, pihaknya menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan resmi dari instansi pertanahan.
Ada dua perusahaan yang menjadi perhatian dalam permintaan klarifikasi tersebut, yakni PT Perkebunan Nusantara (PT PN IV) yang beroperasi di Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, serta PT Prima Anugrah Makmur (PT PAM) yang beroperasi di Desa Sepintun, Kecamatan Pauh.
Adrizal mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran pihaknya, perkebunan PT PN IV di Desa Lidung diduga memiliki luas sekitar 500 hektare dengan usia tanaman kelapa sawit kurang dari 10 tahun. Namun, pihaknya mempertanyakan status administrasi dan legalitas HGU perusahaan tersebut.
Sementara itu, PT Prima Anugrah Makmur (PT PAM) yang berlokasi di Desa Sepintun, Kecamatan Pauh, diduga memiliki luas perkebunan sekitar 300 hektare dengan usia tanaman lebih dari 10 tahun.
LSM PKP juga mengaku belum menemukan informasi mengenai peta bidang berwarna kuning yang menunjukkan kawasan perkebunan perusahaan tersebut pada tampilan Peta Bhumi ATR/BPN yang mereka telusuri.
Adapun pada lokasi PT PN IV, menurut LSM PKP, tampilan peta justru memperlihatkan garis-garis berwarna biru. Perbedaan tampilan tersebut menjadi salah satu dasar bagi mereka untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari BPN.
“Kami ingin mendapatkan penjelasan yang benar, jelas, dan berdasarkan data resmi. Jangan sampai ada informasi yang simpang siur di tengah masyarakat terkait status tanah dan legalitas perkebunan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sarolangun,” demikian substansi permintaan klarifikasi yang disampaikan LSM PKP. Senin, (9/11/26)
Dalam surat tersebut, LSM PKP turut mencantumkan sejumlah landasan hukum, di antaranya Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurut Adrizal, permintaan klarifikasi ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi ataupun menyudutkan pihak perusahaan tertentu, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pihaknya berharap Kepala Kantor BPN Sarolangun dapat memberikan jawaban secara tertulis dan terbuka mengenai status administrasi pertanahan, perizinan, serta legalitas HGU kedua perusahaan tersebut.
“Kami berharap BPN Sarolangun dapat memberikan penjelasan secara terang benderang berdasarkan data dan dokumen resmi. Informasi ini penting, bukan hanya bagi LSM PKP, tetapi juga bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun,” tegasnya.
LSM PKP juga berharap apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan adanya kekurangan administrasi atau persoalan legalitas pertanahan, pihak terkait dapat segera mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, kepastian hukum terhadap pengelolaan perkebunan sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, melindungi kepentingan masyarakat, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Surat klarifikasi tersebut menjadi bagian dari dorongan LSM PKP agar persoalan legalitas perkebunan di Kabupaten Sarolangun mendapatkan perhatian dan penanganan secara transparan.
Hingga berita ini disusun, permintaan klarifikasi tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari Kantor BPN Kabupaten Sarolangun maupun tanggapan dari pihak PT PN IV dan PT Prima Anugrah Makmur (PT PAM).
Catatan redaksi: Berita ini menggunakan prinsip praduga tak bersalah. Dugaan belum adanya HGU maupun persoalan administrasi kedua perusahaan masih merupakan klaim LSM PKP yang perlu dikonfirmasi kepada BPN dan perusahaan bersangkutan. Tampilan Peta Bhumi saja belum cukup untuk menyimpulkan suatu perusahaan tidak memiliki HGU.
Redaksi Indopubliknews.com membuka ruang seluas-luasnya kepada BPN Sarolangun maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan perimbangan pemberitaan sesuai kaidah jurnalistik serta ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (red).
