Sarolangun Jambi, Indopubliknews.com Babak baru sengketa praperadilan antara Neli Sakura melawan Satresnarkoba Polres Sarolangun kembali bergulir. Meski permohonan praperadilan sebelumnya dinyatakan tidak diterima oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun, pihak pemohon memastikan tidak akan berhenti memperjuangkan apa yang mereka anggap sebagai persoalan hukum dalam proses penyidikan dan penyitaan barang.
Bahkan, pada Senin (9/11/2026), kuasa hukum Neli Sakura, M. Amin, S.H., kembali mengajukan permohonan praperadilan baru ke PN Sarolangun dengan menggunakan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan M. Amin kepada sejumlah awak media usai mengikuti sidang pembacaan putusan praperadilan yang sebelumnya diajukan pihaknya.
Menurut M. Amin, hakim tunggal dalam putusannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Namun, ia menegaskan bahwa putusan tersebut bukan berarti seluruh substansi keberatan hukum yang mereka ajukan telah terbantahkan.
“Jadi, hari ini sidang putusan permohonan praperadilan yang kita ajukan. Putusannya, permohonan pemohon Neli Sakura tidak diterima oleh hakim tunggal. Bukan berarti kita tidak mampu membuktikan permohonan kita, tetapi kemarin memang ada kekeliruan terkait aturan hukum atau KUHAP yang kita gunakan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dalam permohonan pertama pihaknya masih menggunakan KUHAP lama, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sementara itu, menurutnya, hakim memberikan pandangan bahwa permohonan seharusnya mengacu pada ketentuan KUHAP terbaru.
Atas dasar itu, pihaknya memilih menghormati putusan pengadilan sekaligus memperbaiki dasar hukum dalam pengajuan permohonan berikutnya.
“Namun, kami akan mengajukan ulang. Hari ini sudah kami ajukan permohonan praperadilan terbaru tertanggal 9 November 2026 dengan menggunakan aturan KUHAP 2025, sesuai dengan apa yang disampaikan hakim tunggal PN Sarolangun dalam persidangan,” tegas M. Amin.
PERSOALAN PENYITAAN TETAP JADI TITIK GUGAT
Lebih jauh, M. Amin menyebutkan bahwa substansi permohonan yang baru pada prinsipnya masih sama dengan permohonan sebelumnya. Pihaknya tetap mempersoalkan tindakan penyitaan barang yang menurut mereka belum didukung izin penyitaan dari pengadilan.
Ia mengatakan, perubahan utama terletak pada dasar hukum dan penyesuaian sejumlah materi permohonan, termasuk penghapusan barang yang sebelumnya keliru dimasukkan karena telah dikembalikan.
“Permohonan kita tetap sama. Terkait barang-barang yang disita, sampai saat ini menurut kami belum ada izin penyitaan dari pengadilan. Jadi, substansinya tetap pada permohonan pertama. Yang kita ubah adalah aturan hukumnya, termasuk ketentuan penyitaan yang sekarang diatur dalam Pasal 117 sampai Pasal 135. Ada juga barang yang sudah dikembalikan dan sebelumnya keliru kita masukkan, sekarang sudah kita hapus,” jelasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan legalitas penyitaan masih menjadi pokok keberatan yang ingin diuji melalui mekanisme praperadilan.
PUTUSAN TAK MEMBUAT KUASA HUKUM MUNDUR
M. Amin juga menilai pengajuan praperadilan merupakan bentuk kontrol dan kritik terhadap proses penegakan hukum, khususnya terkait prosedur penyidikan dan penyitaan.
Menurutnya, putusan tidak diterimanya permohonan pertama tidak serta-merta menghentikan langkah hukum yang ditempuh pihak pemohon.
“Kalau akibat hukum ditolaknya permohonan itu, menurut kami tidak ada konsekuensi hukum terhadap pemohon. Permohonan ini merupakan upaya mengkritisi proses penegakan hukum, baik dalam penyidikan, penyitaan dan sebagainya. Jadi, kami tetap menggunakan hak hukum yang tersedia,” ujarnya.
Ia bahkan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur hanya karena permohonan pertama tidak diterima.
“Keadilan itu milik semua insan. Namun, keadilan hanya bisa digapai oleh orang yang berani memperjuangkannya. Kalau takut, bagaimana bisa mendapatkan keadilan? Hukum memang memberikan hak yang sama kepada setiap orang, tetapi hak itu juga harus diperjuangkan,” pungkasnya.
POLRES SAROLANGUN PILIH TIDAK BERKOMENTAR
Sementara itu, pihak Polres Sarolangun melalui Kasat Resnarkoba saat dimintai tanggapan terkait putusan praperadilan tersebut menyatakan tidak memberikan komentar.
Pihaknya menyebutkan bahwa perkara tersebut telah diputus oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Sarolangun.
Dengan diajukannya kembali permohonan praperadilan pada 9 November 2026, perkara ini memasuki babak hukum berikutnya.
Kini, perhatian tertuju pada proses pemeriksaan permohonan baru tersebut. Apakah pengajuan kali ini akan membuka ruang bagi pengujian substansi keberatan pemohon mengenai prosedur penyitaan, atau justru kembali menghadapi persoalan hukum dalam pemeriksaan awal?
Yang jelas, putusan pertama belum menghentikan langkah kuasa hukum Neli Sakura. Persoalan penyitaan yang mereka persoalkan kini kembali dibawa ke meja hijau.
Redaksi Indopubliknews.com membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak Polres Sarolangun maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan perimbangan pemberitaan sesuai kaidah jurnalistik serta ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (bas).
