Sarolangun Jambi, Indopubliknews.com
Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Anti Zalim (FORMAZ) menggelar aksi damai di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sarolangun, Rabu (4/11/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan aspirasi terkait tata kelola pemerintahan desa dan transparansi anggaran di wilayah Sarolangun.
Dalam aksi mediasi yang menghasilkan Berita Acara kesepakatan, pihak Dinas PMD Kabupaten Sarolangun diwakili oleh Drs. M. Tarmizi, M.M. Sementara itu, kubu FORMAZ diwakili oleh Asmara bersama Koordinator Lapangan (Korlap) Andra.
Berdasarkan kesepakatan tertulis tersebut, FORMAZ menyampaikan tiga poin tuntutan utama:
FORMAZ mendesak pembatalan atau peninjauan kembali rencana kegiatan retret kepala desa yang mengalokasikan anggaran BKBK Tahun 2026 sebesar Rp10 juta per desa. Kegiatan ini dinilai memboroskan anggaran di tengah upaya efisiensi daerah. Selain itu, Dinas PMD diminta bertanggung jawab atas dugaan kegagalan Program Ketahanan Pangan Tahun 2025 yang menyerap 20 persen Dana Desa.
FORMAZ meminta Dinas PMD merekomendasikan kepada Bupati Sarolangun untuk memberhentikan anggota BPD Rangkiling Simpang berinisial A. Rahim. Yang bersangkutan diduga kuat terlibat sebagai pengurus partai politik serta tidak netral dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
FORMAZ menyoroti pelaksanaan Pilkades skema lawan kotak kosong di Desa Rangkiling Bhakti, Kecamatan Mandiangin. Rapat musyawarah desa dinilai tidak sah karena hanya dihadiri 3 dari 5 anggota BPD (tidak memenuhi kuorum). Panitia Pilkades juga diduga melakukan maladministrasi terkait perpanjangan masa pendaftaran yang dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
Merespons tuntutan tersebut, pihak Dinas PMD Kabupaten Sarolangun berkomitmen untuk menindaklanjuti serta memberikan jawaban resmi atas seluruh poin yang disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
Jurnalis; A.Rahaman.
