BABAK BARU! Praperadilan Jilid II Neli Sakura Vs Satresnarkoba Polres Sarolangun Bergulir, Kuasa Hukum Laporkan Kasat dan KBO ke Propam

banner 468x60

Sarolangun Jambi, Indopubliknews.com

Persoalan penyitaan dokumen yang menyeret Satresnarkoba Polres Sarolangun kembali memasuki babak baru. Sidang Praperadilan Jilid II antara Neli Sakura selaku Pemohon melawan Satresnarkoba Polres Sarolangun selaku Termohon resmi bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun, Senin (16/11/2026).

Sidang dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2026/PN Srl tersebut dipimpin hakim tunggal Raeneswadi, S.H. Persidangan berlangsung tertib dan terbuka untuk umum, diawali dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi kedua belah pihak sebelum memasuki agenda pembacaan permohonan.

Hakim tunggal menyampaikan bahwa rangkaian persidangan praperadilan tersebut dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari.

“Hari ini sidang pertama. Besok pembuktian dan saksi,” ujar hakim dalam persidangan.

Usai persidangan, kuasa hukum Neli Sakura, M. Amin, W.H., kepada sejumlah awak media menjelaskan bahwa agenda hari pertama adalah pembacaan permohonan. Ia menyebut pihak Termohon telah hadir dalam persidangan.

Namun, perkara ini tidak sekadar berhenti pada gugatan praperadilan. Persoalan tersebut kini berkembang menjadi laporan pengaduan terhadap oknum aparat penegak hukum ke Propam Polda Jambi hingga Mabes Polri.

Kuasa Hukum Tempuh Jalur Propam, Kasat dan KBO Dilaporkan

M. Amin mengungkapkan bahwa pada Jumat (13/11/2026), pihaknya telah membuat laporan resmi kepada Propam Polda Jambi dan Mabes Polri.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin maupun etik oleh oknum Kasat Resnarkoba dan KBO Satresnarkoba Polres Sarolangun dalam proses penegakan hukum terhadap kliennya.

“Jadi kemarin hari Jumat (13/11/2026), klien kami membuat laporan secara resmi ke Propam Polda Jambi dan Mabes Polri. Ini terkait para penegak hukum, yaitu oknum Kasat Resnarkoba dan KBO yang kami anggap dalam penegakan hukum telah melampaui batas kewenangannya. Kami melaporkan terkait disiplin atau etiknya. Itu nanti menjadi kewenangan Kabid Propam Polda Jambi,” jelas Amin.

Surat Penyitaan Terbit Kembali, Kuasa Hukum Pertanyakan Legalitasnya

M. Amin juga menjelaskan bahwa Praperadilan Jilid I dan Jilid II memiliki keterkaitan erat, yakni sama-sama berangkat dari persoalan penyitaan yang dinilai pihak Pemohon tidak sesuai prosedur.

Menurutnya, permohonan praperadilan pertama dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Salah satu persoalan yang menjadi dasar pengajuan kembali, menurut penjelasannya, adalah penerapan ketentuan hukum acara pidana yang dianggap belum tepat.

Namun, setelah permohonan kedua diajukan, muncul persoalan baru yang justru menjadi sorotan pihak Pemohon.

Amin mengungkapkan bahwa Kasat Resnarkoba dan KBO mendatangi kliennya untuk menyerahkan surat penyitaan tertanggal 10 November 2026.

Hal yang dipersoalkan, menurut Amin, adalah adanya surat penyitaan yang sebelumnya telah digunakan dalam persidangan praperadilan pertama dan disebut bertanggal Mei 2026, tetapi kemudian kembali diterbitkan dengan tanggal November 2026.

“Kami mempertanyakan mengapa surat penyitaan itu kembali dikeluarkan pada 10 November 2026, sementara sebelumnya surat tersebut sudah pernah dijadikan bukti dalam persidangan pertama. Ini yang menjadi persoalan serius bagi kami,” tegasnya.

Ia bahkan menduga terdapat persoalan keabsahan dokumen yang harus diuji secara hukum.

“Kalau memang penyitaan dilakukan, yang harus menjadi perhatian adalah legalitas dan prosedurnya. Menurut kami, bukan sekadar surat penyitaan yang diterbitkan penyidik, tetapi harus jelas bagaimana izin penyitaan dari pengadilan yang berwenang dalam perkara ini,” lanjut Amin.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu pokok yang akan diuji melalui pembuktian di persidangan. Dengan demikian, dugaan pelanggaran prosedur maupun persoalan keabsahan dokumen masih harus dibuktikan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim Diminta Tegakkan Keadilan, Bukan Sekadar Formalitas

Dalam kesempatan itu, M. Amin berharap hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat memberikan putusan yang mencerminkan keadilan serta menjunjung tinggi hukum.

“Harapan kami kepada hakim tunggal yang mengadili perkara ini tentunya dapat memberikan rasa keadilan dan benar-benar tegak sebagai wakil Tuhan di dalam peradilan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, agenda persidangan Selasa (17/11/2026) dijadwalkan memasuki tahap pembuktian dari pihak Pemohon, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi.

Kasat Resnarkoba: Saya Hanya Mendengarkan

Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Sarolangun, AKP Fatkur Rohman, S.H., M.H., saat dimintai tanggapan usai persidangan, memberikan jawaban singkat.

“Saya selaku prinsipal hanya mendengarkan,” ujarnya.

Pernyataan singkat tersebut belum memberikan penjelasan substantif terkait materi gugatan maupun tudingan yang disampaikan kuasa hukum Pemohon.

Kini, perhatian publik tertuju pada proses pembuktian di ruang sidang. Apakah prosedur penyitaan yang dipersoalkan telah sesuai ketentuan hukum? Bagaimana legalitas dokumen yang dipermasalahkan? Dan apakah pengaduan ke Propam akan menemukan titik terang?

Semua itu menunggu pembuktian dan penilaian lembaga yang berwenang.

Satu hal yang menjadi prinsip utama: penegakan hukum tidak cukup hanya berbicara tentang kewenangan, tetapi juga wajib mempertanggungjawabkan setiap prosedur yang dijalankan. Sebab, hukum harus berdiri di atas aturan, bukan sekadar kekuasaan.

Redaksi Indopubliknews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak Satresnarkoba Polres Sarolangun maupun pihak terkait lainnya guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan sesuai kaidah jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (bas).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *