Sarolangun Jambi Indopubliknews.com
Konflik perebutan lahan di Dusun Elang Menari, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, berujung aksi berdarah. Seorang warga bernama Junaidi dilaporkan mengalami luka akibat senjata tajam pada bagian punggung dan tangan setelah terlibat cekcok dengan sejumlah orang yang diduga melakukan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di atas lahan miliknya.
Peristiwa ini bukan sekadar persoalan perselisihan antar warga. Dugaan masuknya alat berat ke lahan yang diklaim memiliki sertifikat dan telah dimenangkan melalui putusan pengadilan kini memunculkan pertanyaan serius terkait penegakan hukum serta penanganan aktivitas PETI di wilayah tersebut.
Kuasa hukum korban, Dian Burlian, S.H., M.A., saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media di kediaman anak korban, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Rabu malam (11/11/2026), mengatakan bahwa pihaknya telah secara resmi menyerahkan laporan dan keterangan kepada penyidik Polres Sarolangun.
Menurut Dian, persoalan lahan tersebut sebelumnya pernah bergulir di pengadilan melalui gugatan pihak lawan. Namun, berdasarkan penjelasannya, gugatan tersebut ditolak sehingga kliennya tetap mempertahankan hak atas tanah yang disengketakan.
“Intinya, perkara tanah ini sebelumnya pernah digugat oleh pihak lawan dan Alhamdulillah gugatan mereka ditolak. Kemudian, pihak tersebut sempat datang mengajak klien kami untuk membuka PETI bersama-sama, tetapi ditolak. Karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, klien kami kemudian melaporkan persoalan tersebut ke Polda Jambi,” ungkap Dian.
Ia menjelaskan, laporan tersebut kemudian dilimpahkan ke Polres Sarolangun dan sejumlah proses klarifikasi disebut telah dilakukan. Namun, menurutnya, lambannya penanganan perkara justru berpotensi memperbesar konflik di lapangan.
Dian mengungkapkan, pihak yang sebelumnya berselisih dengan kliennya diduga kembali memasuki lahan menggunakan alat berat jenis excavator dan melakukan aktivitas PETI meskipun telah beberapa kali ditegur.
Puncak ketegangan disebut terjadi pada tanggal 5 November 2026. Saat itu, menurut keterangan yang diterima kuasa hukum, dua unit alat berat diduga masuk ke lokasi tanah milik Junaidi.
Melihat kondisi tersebut, Junaidi kemudian mengajak anak dan keponakannya untuk melihat langsung kondisi tanah yang diduga telah dimasuki alat berat.
“Kalau di kampung, masyarakat yang beraktivitas di hutan biasanya membawa parang. Klien kami membawa parang bukan untuk menyerang, tetapi untuk melihat kondisi tanahnya. Kemudian terjadi cekcok di lokasi. Siapa yang lebih dahulu melakukan penyerangan, itu masih harus dibuktikan. Namun, menurut keterangan klien kami, dirinya dibacok terlebih dahulu dan kemudian melakukan perlawanan secara refleks,” jelasnya.
Akibat kejadian tersebut, Junaidi mengalami luka pada tangan dan punggung hingga harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit di Jambi.
Dian juga menyebut terdapat tiga orang yang menjadi korban dalam insiden tersebut, yakni Junaidi, Mirja, dan Ramji. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, salah seorang korban bernama Ramji mengalami kondisi cukup serius dan dikabarkan belum sadarkan diri.
“Untuk kondisi klien kami, Junaidi, sudah mulai membaik. Namun, satu orang lainnya, Ramji, berdasarkan informasi yang kami terima masih dalam kondisi cukup parah dan belum sadar. Informasi ini masih akan kami pastikan lebih lanjut,” tambahnya.
Kuasa Hukum Soroti Dugaan Penyerobotan Lahan dan Aktivitas PETI
Lebih jauh, Dian menegaskan bahwa kliennya memiliki dasar kepemilikan tanah berupa sertifikat serta putusan pengadilan yang menurutnya telah menguatkan hak atas lahan tersebut.
Karena itu, ia mempertanyakan bagaimana aktivitas alat berat dan kegiatan PETI diduga bisa berlangsung di atas tanah yang diklaim sebagai milik kliennya.
“Klien kami sudah memiliki sertifikat tanah dan putusan pengadilan. Jadi, dasar kepemilikannya jelas menurut kami. Inilah yang membuat klien kami berusaha mempertahankan tanahnya, tetapi justru berakhir menjadi korban pembacokan,” tegasnya.
Ia juga menyebut adanya dugaan keterlibatan sejumlah orang dari luar desa maupun warga setempat dalam aktivitas di lokasi tersebut. Namun, identitas dan peran masing-masing pihak masih harus didalami oleh aparat penegak hukum.
Dian menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan apabila pihak lawan juga menempuh jalur hukum dan membuat laporan kepolisian. Namun, ia meminta agar seluruh laporan diperiksa secara objektif, profesional, dan tidak tebang pilih.
“Kalau pihak lawan merasa dirugikan, silakan menempuh jalur hukum. Itu hak mereka. Tetapi, dari sisi korban, klien kami mengalami luka cukup serius hingga harus dirawat di rumah sakit. Jangan sampai persoalan ini hanya dilihat dari satu sisi. Semua harus diperiksa secara objektif,” ujarnya.
PETI Jangan Dibiarkan Menjadi Bom Waktu Konflik Berdarah
Dalam kesempatan tersebut, Dian secara terbuka meminta Polres Sarolangun mempertegas penanganan persoalan PETI dan konflik lahan di wilayah Kecamatan Limun.
Menurutnya, insiden ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jangan sampai dugaan aktivitas PETI yang bersinggungan dengan hak kepemilikan tanah warga terus dibiarkan hingga memicu kekerasan dan jatuhnya korban jiwa.
“Harapan kami, Polres Sarolangun mempertegas persoalan ini. Jangan ditutup-tutupi. Ini seperti fenomena gunung es. Peristiwa ini harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap persoalan PETI yang lebih luas agar konflik serupa tidak terus terjadi,” tegas Dian.
Ia bahkan menyampaikan bahwa kliennya siap menghadapi proses hukum sepanjang penegakan hukum dilakukan secara benar dan hak atas tanah yang diklaim miliknya mendapatkan perlindungan hukum.
“Klien kami sudah menyampaikan kepada kami, kalaupun harus dipenjara, mereka siap. Tetapi tegakkan hukum sebenar-benarnya. Tanah ini adalah milik kami, kembalikan hak kami. Bahkan, menurut pernyataan klien kami, mereka siap menghadapi segala risiko demi mempertahankan tanah tersebut,” tutupnya.
Menunggu Ketegasan Aparat Penegak Hukum
Peristiwa berdarah di Dusun Elang Menari ini menjadi alarm serius bagi penegakan hukum di Kabupaten Sarolangun. Persoalan kepemilikan lahan, dugaan aktivitas PETI, penggunaan alat berat, hingga dugaan tindak kekerasan harus diusut secara menyeluruh.
Aparat kepolisian diharapkan tidak hanya berhenti pada penanganan kasus penganiayaan, tetapi juga mendalami dugaan aktivitas PETI, status dan batas lahan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Sebab, apabila konflik lahan terus dibiarkan tanpa kepastian hukum, bukan tidak mungkin perselisihan serupa kembali terjadi dan menimbulkan korban berikutnya.
Hukum harus hadir sebelum konflik berubah menjadi tragedi yang lebih besar.
Redaksi Indopubliknews.com membuka ruang seluas-luasnya kepada Polres Sarolangun, pihak yang dilaporkan, maupun seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan perimbangan pemberitaan sesuai kaidah jurnalistik serta ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (bas).
