Sarolangun Jambi, Indopubliknews.com
Polemik penyitaan barang milik Neli Sakura kembali mencuat. Kali ini, bukan di ruang persidangan, melainkan di kediaman Neli Sakura. Sejumlah personel Satresnarkoba Polres Sarolangun mendatangi rumahnya pada Selasa (10/11/2026), dengan maksud meminta tanda tangan terkait barang-barang yang sebelumnya telah disita pada Mei 2026 lalu.
Namun, permintaan tanda tangan tersebut tidak disetujui oleh pihak Neli Sakura. Persoalan ini kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai prosedur dan dasar hukum penyitaan yang menjadi salah satu pokok keberatan dalam perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Sarolangun.
Kuasa hukum Neli Sakura, M. Amin, S.H., mengungkapkan bahwa kedatangan personel Satresnarkoba tersebut melibatkan KBO, Kanit Sidik, serta beberapa penyidik.
Menurutnya, tanda tangan yang diminta berkaitan dengan pernyataan penyerahan barang secara sukarela atas barang-barang yang sebelumnya telah disita oleh penyidik.
“Pada tanggal 10 November 2026, klien kami didatangi pihak Satresnarkoba Polres Sarolangun, mulai dari KBO, Kanit Sidik, hingga beberapa penyidik. Tujuan kedatangan mereka meminta tanda tangan terkait barang-barang yang disita. Dalam bahasa mereka, tanda tangan itu untuk menyatakan bahwa barang tersebut diserahkan secara sukarela,” ungkap M. Amin.
Ia mempertanyakan maksud permintaan tersebut. Menurutnya, apabila penyidik meyakini barang-barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana, mekanisme penyitaan seharusnya ditempuh melalui prosedur hukum yang berlaku, termasuk pengajuan izin kepada pengadilan.
“Kalau kami menilai, ada persoalan serius dalam prosedur ini. Penyitaan merupakan upaya paksa yang diberikan negara kepada penyidik, baik penyidik Polri maupun PPNS, untuk mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana,” tegasnya.
M. Amin juga menyebut hingga saat ini pihaknya belum menerima surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Sarolangun.
Ia menduga permintaan pernyataan penyerahan sukarela tersebut berpotensi digunakan sebagai dasar untuk melengkapi administrasi penyitaan.
“Kalau memang penyidik yakin barang itu merupakan hasil kejahatan, silakan lakukan penyitaan sesuai prosedur dan ajukan izin kepada pengadilan. Jangan kemudian menggunakan bahasa penyerahan sukarela. Penyitaan itu merupakan tindakan hukum yang memiliki mekanisme tersendiri,” ujarnya.
Kuasa Hukum: Jangan Jadikan Penolakan sebagai Persoalan Baru
Tak hanya mempersoalkan permintaan tanda tangan penyerahan sukarela, M. Amin juga menyayangkan adanya permintaan tanda tangan surat penolakan.
Menurutnya, hak seseorang untuk menyetujui ataupun menolak suatu tindakan tidak semestinya justru menjadi persoalan baru yang membebani pihak yang bersangkutan.
Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap langkah penyidik yang menurut penilaiannya tidak sejalan dengan norma dan prosedur hukum.
“Saya sebagai penegak hukum yang diakui undang-undang merasa malu apabila praktik seperti ini benar terjadi. Sebab, menurut penilaian kami, tindakan tersebut bertentangan dengan norma dan aturan hukum yang berlaku di negara kita,” katanya.
Bantah Pemberitaan Ratusan Butir Ekstasi, Kuasa Hukum Sebut Perlu Klarifikasi
Di tengah polemik penyitaan, M. Amin turut menanggapi pemberitaan sejumlah media yang menyebut kliennya tertangkap dengan barang bukti ratusan butir ekstasi.
Ia secara tegas membantah informasi tersebut dan menyebut pemberitaan itu tidak sesuai dengan fakta yang diketahuinya sebagai penasihat hukum Neli Sakura dan Ade Purwanto.
“Saya melihat pemberitaan yang menyebut klien kami tertangkap dengan ratusan butir ekstasi itu tidak benar. Setahu saya, perkara awal klien kami berkaitan dengan narkotika dengan paket yang nilainya hampir di bawah Rp1 juta, atau lebih kepada paket pemakai,” jelasnya.
Ia juga menyayangkan media yang menurutnya tidak pernah melakukan konfirmasi kepada pihak kuasa hukum sebelum menerbitkan informasi tersebut.
M. Amin menegaskan bahwa prinsip keberimbangan dan konfirmasi merupakan bagian penting dalam kerja jurnalistik, terlebih apabila pemberitaan menyangkut nama baik dan pribadi seseorang.
“Kami mungkin akan melakukan upaya hukum terkait pemberitaan yang tidak benar tersebut. Jurnalistik itu harus berimbang. Ketika menyangkut pribadi seseorang, seharusnya ada konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan,” tegasnya.
Persoalan TPPU Ikut Disorot, Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar Penanganan
Lebih jauh, M. Amin menjelaskan bahwa perkara awal yang dihadapi kliennya berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Namun, dalam perkembangannya, penyidik disebut mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Menurutnya, langkah tersebut perlu diuji dari sisi dasar hukum, kewenangan penyidik, serta keterkaitan aset yang dipersoalkan dengan tindak pidana asal.
Ia menilai terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk dasar penyitaan barang-barang yang menurut pihaknya tidak memiliki korelasi dengan perkara narkotika.
“Kasus pertama itu narkotika. Memang penyitaan yang mereka lakukan, menurut kami, tidak ada korelasinya. Namun, kemudian dikaitkan dengan TPPU. Kami mempertanyakan dasar hukum dan hubungan barang-barang tersebut dengan tindak pidana yang disangkakan,” paparnya.
Ia juga mempertanyakan kewenangan penanganan perkara TPPU oleh unit yang bersangkutan serta menilai persoalan tersebut harus diuji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Praperadilan Kedua Telah Terdaftar, Sidang Diperkirakan Segera Digelar
Persoalan ini tampaknya belum akan berakhir. M. Amin menyampaikan bahwa pihaknya telah kembali mengajukan permohonan praperadilan setelah putusan praperadilan pertama dibacakan.
Menurut keterangannya, permohonan tersebut telah diregister di Pengadilan Negeri Sarolangun.
“Untuk praperadilan tahap berikutnya sudah kami ajukan setelah sidang putusan pertama. Permohonan juga sudah diregister di Pengadilan Negeri Sarolangun. Prediksi saya, kemungkinan Senin ini sudah mulai sidang,” imbuhnya.
Dengan kembali diajukannya praperadilan, persoalan penyitaan barang milik Neli Sakura berpotensi kembali diuji melalui mekanisme hukum di pengadilan.
Kini, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya mengenai alasan penyidik meminta tanda tangan penyerahan sukarela, tetapi juga mengenai dasar hukum penyitaan, kelengkapan administrasi, serta hubungan barang-barang yang disita dengan perkara yang sedang ditangani.
Ujian prosedur hukum tidak cukup berhenti pada penjelasan sepihak. Setiap tindakan penyitaan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum, sementara setiap keberatan masyarakat harus memperoleh ruang pengujian melalui mekanisme peradilan.
Redaksi Indopubliknews.com membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak Polres Sarolangun, khususnya Satresnarkoba, maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan perimbangan pemberitaan sesuai kaidah jurnalistik serta ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (bas).
