Sarolangun Jambi, Indopubliknews.com
Bupati Sarolangun H. Hurmin SE yang diwakili Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika SE, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) rancangan kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2027.
Dalam acara yang digelar turut hadir, Sekda Sarolangun Ir. M. Arief RH, MUM, anggota DPRD Sarolangun Cik Marleni SE, Sekban Bappeda Maria Susanti SE, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, Asisten,Staf Ahli Bupati, Ketua TP PKK Ny. Hj. Risha Fitria Hurmin, Wakil Ketua TP PKK Ny. Ratna Shafira Nafitri Rolan Gerry,Tokoh masyarakat, Camat,OKP serta tamu undangan lainnya.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2027 berlangsung di ruang Aula Kantor Bappeda Sarolangun. Kamis, 12/2/2026. Siang.
Kepala Bappeda Sarolangun, Ali Umar S.Pd., M.SI menyampaikan, Forum Konsultasi Publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Kegiatan ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan dokumen perencanaan daerah, serta Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 24 dan 37 Tahun 2004”. Ujar Ali Umar
Forum Konsultasi Publik kata dia, bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan Rancangan awal RKPD Kabupaten Sarolangun tahun 2027.
“Forum ini menjadi wadah resmi untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah, sekaligus memastikan penyusunan RKPD berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun”. Imbuhnya.
Bupati Sarolangun Hurmin dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Sarolangun, Gerry Trisatwika SE menyatakan, acara hari ini bukan hanya sekedar agenda tahunan, ini adalah ruang penting untuk semua untuk sama-sama mendengar dan juga tentu untuk tidak hanya bicara ruang publik ini.
“Itu kita adalah dalam rangka untuk menyusun suatu dokumen yang sangat penting karena RKPD ini bukan hanya milik pemerintah semata tetapi ini adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun. RKPD tahun 2027 kita susun dalam rangka RPJMD 2025-2029 dengan visi besar kita yaitu Sarolangun Maju Visi ini bukan hanya selogan tetapi ini adalah komitmen kita bersama Maju pelayanannya, Maju infrastrukturnya, Maju sumber daya manusianya, dan Maju tata kelola pemerintahannya”. Ucapnya.
Kita patut bersyukur bahwa beberapa indikator pembangunan menuju inklusif baik, dan juga IPM kita meningkat, pengangguran yang menurun, angka stunting turun dan juga reformasi birokrasi terus bergerak ke arah yang lebih baik. Tetapi kita harus jujur kepada kondisi kita saat ini, kita harus sama-sama membuka mata yang juga kita sadari bahwa masih banyak permasalahan di Kabupaten Sarolangun yang kita cintai ini”. Ujar Wabup.
Ia mengatakan bahwa tantangan yang di hadapi masih sangat nyata terutama soal infrastruktur dasar , konektifitas wilayah, daya saing ekonomi dan tentu kwalitas pelayanan publik.
“Sarolangun ini adalah Kabupaten yang wilayahnya sangat luas bahwa ketika hujan turun kita tahu ceritanya bahwa jalan terganggu, ada beberapa jalan yang tidak bisa di lewati ada jalan-jalan yang belum sampai ke Desa ada juga beberapa aktivitas ekonomi yang sangat terhambat karena konektifitas jalan yang belum memadai dan juga pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi fokus penting dalam RKPD 2027 termasuk jalan penghubung antar wilayah dan proyek-proyek strategis daerah yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat”. Ucapnya
“Selain infrastruktur kita juga memberikan perhatian khusus kepada perlindungan sosial. Nah disini ada jaminan kesehatan ada jaminan kesejahteraan dan juga ini tujuannya harus jelas bahwa masyarakat harus merasa pemerintah itu hadir dan juga tentu masyarakat merasa terlindungi merasa aman dan juga punya kepastian dalam menjalani hidup karena pembangunan yang baik bukan hanya soal beton atau aspal tetapi ini adalah rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat*. Ujarnya.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, serta sesi dialog. (bas).
